MAKALAH PKN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN 

A.      Latar Belakang

     Peraturan perundang – undangan nasional mengatur berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlahnya pun sangat banyak dan sewaktu – waktu lembaga yang berwenang dapat menetapkan dan memberlakukannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Nasional. Undang – Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi sekaligus sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara kita. Ini berarti bahwa semua produk hukum yang ada di Indonesia haruslah bersumber dari Undang – Undang Dasar 1945. Sekarang UUD 1945 telah mengalami perubahan, perubahan ini dilakukan oleh MPR, perubahan isi pasal – pasal UUD 1945 yang dilakukan oleh anggota MPR ini disebut amandemen.

   Mengubah isi pasal atau ayat dalam suatu peraturan perundang – undangan sebenarnya merupakan hal yang wajar karena kehidupan berbangsa dan bernegara terus berkembang. Hal – hal yang dahulu tidak penting, mungkin sekarang telah menjadi hal yang penting. Yang tidak boleh diubah adalah pembukaan UUD 1945. Sebab pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah negara yang fundamental. Mengubah pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

B.       Rumusan Masalah

     Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:Ø  Apa pengertian perundang – undangan NasionalØ  Apa Tata urutan perundang – undangan baruØ  Apa Manfaat perundang – undangan Nasional                        

 C.       Tujuan

Ø  Untuk mengetahui pengertian perundang – undangan NasionalØ  Untuk mengetahui Tata urutan perundang – undangan baruØ  Untuk mengetahui Manfaat perundang – undangan Nasional   

BAB II

PEMBAHASAN

A.      Pengertian Peraturan Perundang – Undangan Nasional

        Yang dimaksud dengan perundang – undangan Nasional adalah aturan – aturan yang telah dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dan berskala nasional. Peraturan perundang – undangan nasional mengatur berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun yang termasuk peraturan perundang – undangan nasional antara lain sebagai berikut :1.        UUD 1945
2.        UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
3.        UU No 20 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
4.        UU No 22 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5.        UU No 23 ahun 2002 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan ketetapan MPRS No. XXJ MPRS/1966. Tata urutan yang ditetapkan itu adalah sebagai berikut :
1.        UUD 1945
2.        Ketetapan MPR
3.        UU
4.        Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu)
5.        Peraturan Pemerintah (PP)
6.        Keputusan Presiden (Kepres)
7.        Peraturan – peraturan Pelaksanaan lainnya

Pada Tahun 2000 terjadi perubahan, menurut Tap MPR No. III/MPR/2000 pasal 2, tata urutan peraturan perundang – undangan NKRI adalah sebagai berikut:
1.        UUD 1945
2.        Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (Tap MPR)
3.        UU
4.        Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
5.        Peraturan Pemerintah
6.        Keputusan Presiden
7.        Peraturan Daerah

B.       Tata Urutan  Perundang – undangan Baru


Tata urutan perundang – undangan yang baru adalah :1.        UUD 1945
2.        Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang
3.        Peraturan Pemerintah
4.        Peraturan Presiden
5.        Peraturan Daerah yang terdiri dari
a.       Perda Provinsi
b.      Perda kabupaten/Kota
c.       Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat
Dengan adanya peraturan yang baru ini, maka peraturan yang dibuat berdasarkan Tap MPR No. HI/MPR/2000, dinyatakan tidak berlaku lagi.

1.        UUD 1945

      Undang – Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi sekaligus sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara kita. UUD 1945 merupakan aturan tertinggi, maka tidak boleh ada aturan dibawahnya yang bertentangan dengan UUD 1945. Sekarang UUD 1945 telah mengalami perubahan, perubahan ini dilakukan oleh MPR. MPR mengubah pasal – pasal UUD 1945 agar sesuai dengan dinamika, perkembangan, dan kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.        Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang

     Berdasarkan Undang – Undang No. 10 tahun 2004, materi muatan yang harus diatur dengan Undang – Undang berisi hal – hal sebagai berikut :

a.  Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Diperintahkan oleh suatu Undang – Undang untuk diatur dengan Undang – Undang

         Rancangan Undang – Undang ini dapat dimajukan atas inisiatif DPR atau atas inisiatif Presiden. Ada banyak hal yang perlu dijadika Undang – Undang oleh DPR, namun tidak semua hal menjadi sama pentingnya. Anggota DPR tentu saja harus lebih berkosentrasi pada Undang – Undang yang harus segera dibahas.

3.        Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang – Undang (Perpu)

     Perpu memiliki kedudukan yang setara dengan UU meskipun dalam pembuatannya Presiden melakukannya sendiri tanpa persetujuan DPR. Presiden dapat melakukan kewenangan istimewa ini berdasarkan prinsip “salus pofuli suprema lex” yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sedangkan pertimbangan khusus pemberian kewenangan ini ialah karena hanya Presiden yang dapat mengambil tindakan cepat bila negara sedang berada dalam keadaan darurat.

4.        Peraturan Presiden

      Berdasar kan pasal 11 UU No. 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan, materi muatan peraturan presiden berisi materi yang di pergunakan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksana kan peraturan pemerintah.

5.        Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan tingkatan terendah dalam peraturan perundang- undangan di Negara kita.hal ini tercantumdalam UU No 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan. Yang termasuk dalam peraturan Daerah adalah:

a.         Perda provinsi/Qanun pemerintah Aceh

b.        Perda Kabupaten/ Qanun pemerintah Kota/ Kabupaten (aceh)

c.         Peraturan desa/ peraturan yang setingkat/ Reusam Gampong (aceh)

 
C.      Manfaat perundang- undangan Nasional
   1.      Memberikan kepastian hukum bagi warga negara
   2.      Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara
   3.      Memberikan rasa keadilan bagi warga negara
   4.      Menciptakan ketertiban dan ketenteraman

Peraturan perundang- undangan ini memilliki dua kedudukan penting,yaitu :
a.       Peraturan perundang- undangan merupakan hukum tertulis bagi warga negara
b.      Peraturan perundang- undangan memuat hak-hak kewajiban warga negara
 
1.        Peraturan Perundang- Undangan Merupakan Hukum Bagi Warga Negara
Peraturan perundang-undangan Nasional merupakan norma hukum untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi semua Warga Negara Indonesia. Hukum adalah peraturan- peraturan yang di buat oleh badan resmi (pemerintah) bersifat memaksa, dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat disertai sanksi atau ancaman hukum tertentu bagi yang melanggarnya.

hukum memiliki tiga prinsip yang harus di pegang teguh oleh setiap warga negara, yakni : 
  Ø  Supremasi ( kekuasaan  tertinggi ) peraturan-peraturan hukum
  Ø  Kedudukan yang sama terhadap hukum
  Ø  Terjamin nya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang,serta keputusan- keputusan                         pengadilan


 2.        Peraturan Perundang – Undangan Memuat Hak- Hak Dan Kewajiban Warga Negara
         Setiap Undang – Undang memuat hak – hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, UU No Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 dan 6 memuat hak – hak kewajiban warga negara.

  BAB III

PENUTUP 

A.      Kesimpulan 

            Dari penjelasan makalah tentang Perundang – Undanga Nasional diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan  sebagai berikut :1. Perundang – undangan Nasional adalah aturan – aturan yang telah dibuat oleh lembaga negara yang     berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dan berskala nasional.2.Undang – Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi sekaligus sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara kita.3.Perpu memiliki kedudukan yang setara dengan UU meskipun dalam pembuatannya Presiden melakukannya sendiri tanpa persetujuan DPR.4. Hukum adalah peraturan – peraturan yang di buat oleh badan resmi (pemerintah) bersifat memaksa, dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat disertai sanksi atau ancaman      hukum tertentu bagi yang melanggarnya.

 B.       Saran

            Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada setiap warga negara agar selalu menaati peraturan perundang – undangan yang ada di     negara kita.\

2. Kita wajib menjunjung tinggi Undang – Undang Dasar 1945 karena merupakan sumber hukum yang tertinggi.

3.Dengan adanya peraturan perundang – undangan akan melindungi hak – hak kita sebagai warga          negara.

         

DAFTAR PUSTAKA

 Yusuf Husen Muhammad. (2006). Pendidikan Kewarganegaraan. SK Dirjen Dikti.